Arti Cagar Budaya dan Kampung yang Hilang di Betawi

Yahya Andi Saputra, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Jakarta, dalam kesempatan yang
sama mengatakan banyak situs cagar budaya di Betawi yang terpengaruh dengan
masa pra-Islam dan awal kedatangan Islam.

Laki-laki kelahiran Gandaria ini menyebutkan contoh seperti makam Syech Quro,
Kramat Ganceng, Datuk Banjir, Masjid Pintu Seribu, Nyi Mas Gamparan, dan Unur
Batu Jaya. Namun demikian, tidak semuanya langsung disebut situs sejarah dan
budaya karena ada undang-undang yang mengatur penetapannya, yakni UU No 11
Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 tentang Cagar Budaya.

Salah satu situs yang disebutkan Yahya juga terkait dengan tradisi Betawi, yakni
upacara sedekah bumi di Kranggan. Dalam upacara ini, penduduk membawa
makanan sebagai tanda bersyukur kepada Dewi Sri.

Candrian Attahiyyat menambahkan, cagar budaya tidak hanya benda/bangunan,
tapi juga struktur, termasuk kali, jalan, dan lapangan. Paling tidak, untuk
ditetapkan sebagai cagar budaya, ada empat struktur yang harus dipenuhi. Pertama,
umur minimal 50 tahun; kedua, mewakili gaya minimal 50 tahun; ketiga, punya
nilai sejarah atau nilai pendidikan, nilai teknologi, atau nilai keagamaan, atau nilai
alam; keempat, memiliki nilai untuk memperkuat kepribadian bangsa.

Salah satu kawasan cagar budaya yang diusulkan adalah Condet, yakni sebagai
cagar buah-buahan. Namun, itu akhirnya gagal dan akhirnya kini kampung buatan
Betawi dibuat di Setu Babakan, Jagakarsa.

Meski demikian, ia menyoroti bahwa Jakarta bukan kampung dan bukan kota,
melainkan kampung-kota atau rural-urban. “Kalau kampung seharusnya tidak ada mal. Tetapi kalau kota, seharusnya tidak ada tidak ada sawah atau kebun. Tapi kan di Jakarta masih ada,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, H Chaerudin dari kelompok tani Sangga Buana – Lebak Bulus
mengatakan, “Gue kagak pengen Jakarta jadi Taiwan, Abu Dhabi, Hong Kong,
Singapura. Gue pengen Jakarta jadi Jakarta, jadi dirinya sendiri," ujar Bang Idin
—demikian dirinya dipanggil.

Karena itulah, ia membangun lahan konservasi alam seluas 120 hektare di area sepanjang Kali Pesanggrahan. Menurut Bang Idin, dari cerita orang tuanya, Pesanggrahan berarti ‘tempat berkumpul’. “Ahli arkeologi juga bilang Pesanggrahan itu sungaitua, sungai purba,” ujarnya menambahkan.

“Belajar di literatur mana pun, peradaban manusia awalnya dari kali. Jadi kalau kali banjir jangan salahin Ciliwung, Pesanggrahan, Cisadane. Kali ditutup,
diurug, disempitin, giliran banjir salahin kali,” ujar Bang Idin memprotes.

Sepakat dengan Bang Idin, Candrian menekankan pentingnya pembangunan berbasis budaya. “Untuk di Jakarta masih tetap dominan Betawi,” ujarnya.

Karena itu ia mengusulkan untuk menampilkan kebudayaan Betawi di tengah
kota, tidak hanya di pinggiran. Selain itu, ia juga mengapresiasi budaya Betawi
yang disebutnya tidak eksklusif.

Dalam penutup disksusi, sejarawan JJ Rizal mengatakan diskusi kali ini ternyata lebih luas spektrumnya daripada sekedar membahas keabsahan penetapan Makam Mbah Priok sebagai kawasan yang dianggap sebagai cagar budaya atau diperlakukan sebagai cagar budaya seperti yang dijelaskan oleh Pak Candrian.

Dia menambahkan bahwa poin terpenting dari diskusi kali ini adalah bagaimana situs sejarah dan cagar budaya ini dapat dijadikan pelajaran bagi pembangunan budaya dan penguatan karakter bangsa ke depan.

JJ Rizal menyimpulkan bahwa penetapan cagar budaya dan situs sejarah, selain berpatokan kepada aspek legal semata, yakni UU No 11 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 tentang Cagar Budaya, sebaiknya dapat juga mengakomodasi keinginan untuk menjadikan kawasan konservasi tumbuh-tumbuhan dan hewan di sepanjang kali Pesanggrahan seperti yang telah dilakukan selama ini oleh Bang Idin dengan Komunitas Sangga Buana-nya. Sanggar ini diproyeksikan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai masyarakat Betawi yang dekat dengan lingkungan alam dan Tuhan, yang ternyata sekarang ini banyak dipraktikkan oleh negara-negara maju lainnya.