Aksi Demo Pemekaran Kabupaten Malaka

Puluhan mahasiswa Sadanbetemalaka terdiri dari beberapa elemen mahasiswa Malaka, yakni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Atambua St. Yohanes Paulus II, Forum  Solidaritas Mahasiswa Belu Kupang (FOSMAB), Ikatan Mahasiswa Malaka Kupang (IMALA), Perhimpunan Mahasiswa Malaka Barat Kupang (PERMABAR), Himpunan Mahasiswa Raimanuk Kupang (IMAPRI), Ikatan Mahasiswa Knokar Liurai Kupang (ITAKANRAI), Ikatan Mahasiswa Kobalima Kupang (IMAKO) dan Perhimpunan Mahasiswa Kobalima Timur Kupang (PERMASKOT).

           

Mereka menggelar aski demonya disepanjang Jalan Adisucipto Atambua yang dimulai dari markas PMKRI Cabang Atambua yang terletak di daerah Tenubot Atambua. Kelompok massa bergerak menuju rumah jabatan Bupati Belu lalu berarak menuju Pasar Baru Atambua dan membacakan orasi. Setelah itu massa menuju kantor DPRD Belu yang terletak ditengah jantung kota Atambua. Kantor 

yang menjadi lumbung aspirasi rakyat ini akhirnya menerima para mahasiswa Malaka yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Belu, Simon Guido Seran serta sejumlah anggota DPRD Belu.

        

Bupati Belu yang juga hadir di kantor DPRD Belu kepada pers mengungkapkan,“ Semua berkas pemekaran sudah lengkap hanya sekarang tinggal cari solusi bersama untuk penyelesaian masalah tapal batas Lotas,” ungkap Bupati Belu Drs. Joachim Lopes. Selain itu ketua DPRD Belu, Simon Guido Seran mengatakan,“ DPRD Belu mendukung secara politik pemekaran Malaka berangkat dari 

tuntutan kemarin pada tanggal 30 Oktober lalu. DPRD Belu telah berkonsultasi ke menteri dalam negeri dan Dirjen Otda namun tidak sempat bertemu” ungkapnya. Dengan tegas ketua DPRD Belu mengatakan bahwa permasalahan penghambat Kabupaten Malaka adalah masalah tapal batas Lotas semua persyaratan sudah terpenuhi, tuturnya.

          

Sementara itu salah satu mahasiswa asal Malaka dari PMKRI cabang Atambua yakni Rofinus Seran Berek kepada penulis mengungkapkan,“ Saya dan teman-teman mengharapkan agar kedepannya Malaka bisa dimekarkan jadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Malaka dan perlu adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi penyelesaian masalah tapal batas Lotas,” tutur mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Fajar Timur Atambua ini. Ia pun mengharapkan agar pemekaran Malaka ini jangan dijadikan lahan bisnis dan tidak boleh dipolitisasi oleh elit-elit tertentu, ujarnya.

         

Pembentukan Malaka menjadi DOB ini telah diperjuangkan oleh pemerintah kabupaten Belu dan telah mendapat apresiasi positif dari pemerintah pusat. Yaitu dengan mengutus Tim Observasi dari direktotrat Jenderal Otonomi Daerah kementerian dalam negeri pada tanggal 2 Oktober 2012 lalu.

          

Aksi demontrasi para mahasiswa Malaka terkait penolakan DOB Malaka oleh DPR RI ini juga dilakukan sebelumnya di Kupang dan Atambua. Sebelumnya, pada 30 Oktober yang lalu di Atambua juga pernah terjadi aksi demonstrasi. Dimana ratusan pemuda dan mahasiswa gabungan Gerakan Mahasiswa Malaka (Gemma) Kefamenanu dan PMKRI Cabang Atambua yang menamakan diri Gerakan Anak  Batas Negeri (Gerbang) mengecam pemerintah yang dinilai tidak tanggap terhadap aspirasi masyarakat Malaka. DPR RI pada tangggal 24 Oktober 2012 lalu dalam sidang paripurna DPR RI tidak mensahkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Malaka sebagai daerah pemekaran kabupaten baru.

          

Sementara itu di Kupang pada tanggal 5 November 2012, para mahasiswa Malaka yang tergabung dalam Sadanbetemalaka melakukan aksi demo dengan menggelar aksi damai ke kantor Gubernur NTT dan kantor DPRD propinsi NTT. Isi tuntutan para mahasiswa serupa yakni berupa penyelesaian masalah tapal batas Lotas dan mempercepat proses pemekaran kabupaten Malaka. (Fransiskus Pongky Seran).