Kadisnaker Rekomendasikan Keberangkatan TKI ke Luar Negeri

Citizen6, Sukabumi: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja tingkat kabupaten/kota merekomendasikan keberangkatan TKI untuk bekerja ke luar negeri.     

"Tidak boleh lagi TKI ke luar negeri tanpa rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker). Itu sistem yang telah dibangun BNP2TKI untuk memastikan setiap TKI berangkat melalui jalur resmi," katanya pada sosialisasi BNP2TKI di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 14 Juni 2013.

Pada sosialisasi bertema "Bersama TKI Membangun Negeri", Jumhur menyebutkan sistem yang telah dibangun BNP2TKI itu berlangsung dalam jaringan komputer (online) antara BNP2TKI dengan lebih dari 400 Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten/kota sehingga bisa mengawasi dalam penempatan dan perlindungan TKI.

Sosialisasi yang dimeriahkan dengan pementasan wayang golek Giri Hardja III dari Bandung dengan dalang Umar Darusman Sunandar Sunarya itu, Jumhur menegaskan, rekomendasi dari Kadisnaker bisa diberikan bila calon TKI telah memenuhi berbagai persyaratan kelengkapan dokumen, telah dilatih, dan jelas kontrak kerjanya.

"Kalau ada orang, calo atau sponsor, membawa calon TKI tanpa rekomendasi, tolong laporkan ke kepolisan setempat untuk ditindak, karena dapat diduga melakukan kejahatan perdagangan orang. Inilah pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami berbagai langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah," katanya.

Untuk mempercepat masyarakat mendapatkan akses keadilan dan melayani pengaduan, lanjut Jumhur, BNP2TKI sejak 27 Juni tahun lalu telah mengoperasikan pusat pelayanan pengaduan (call center) bebas pulsa ke nomor 08001000.

Rakor

Kepala BNP2TKI, pada sosialisasi yang dihadiri oleh ribuan masyarakat Sukabumi termasuk Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara yang keduanya dari daerah pemilihan Kabupaten/Kota Sukabumi, menyatakan sedang menyiapkan rapat koordinasi dengan seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang daerahnya merupakan basis TKI.

"Kami rencanakan rakor pada awal Juli, untuk menggabungkan kekuatan dalam integrasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI," katanya.

Terkait akan rakor yang akan dilaksanaan pada awal Juli tersebut, Jumhur menegaskan ingin mendapatkan masukan langsung dari para kepala daerah untuk menyempurnakan pelayanan pemerintah dalam urusan TKI.      

"Apalagi TKI sangat berjasa dalam membangun negeri terutama membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri," jelasnya.

Ia pun bangga ketika mendapatkan laporan dari Kadisnaker Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim pada acara itu, disebutkan remitansi (kiriman uang) TKI asal Kabupaten Sukabumi dari luar negeri ke dalam negeri mencapai Rp 1,4 triliun pada 2012 dan jumlah itu lebih besar dari APBD Kabupaten Sukabumi.      

"Itu artinya remitansi TKI sangat besar dan mampu menggerakkan perekonomian daerah," kata Jumhur.

Sosialisasi akan diselenggarakan oleh Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan (Soskel) BNP2TKI.

"Rencananya, sosialisasi tersebut akan digelar melalui kesenian tradisional di 13 kabupaten di 5 provinsi yang merupakan daerah basis TKI termasuk Sukabumi," jelas Direktur Soskel BNP2TKI, Rohyati Sarosa.

Sebelumnya sosialisasi juga telah diselenggarakan di Banyuwangi, Malang, Tulungagung, Ponorogo (Jawa Timur), Pemalang, Cilacap (Jawa Tengah), Cirebon, dan Garut (Jawa Barat). Ke depannya sosialisasi akan diselenggarakan di Bandung Barat (Jawa Barat), Lampung Timur (Lampung), Padang (Sumatera Barat), dan Wonosobo (Jawa Tengah). (Toha Al Mansur/Mar)

Toha Al Mansur adalah pewarta warga.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke citizen6@liputan6.com.