Tingkatkan Kinerja, KKP Terapkan Balanced Scorecard

Citizen6, Jakarta: Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, sejak akhir 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard. KKP telah mengidentifikasi perspektif yang diharapkan stakeholders dan customer, yaitu masyarakat kelautan dan perikanan. Adapun penerapan manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard ini dimulai pada semester II pada 2013 ini. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C.Sutardjo, pada acara puncak peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional di Lingkungan KKP 2013.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka bertugas sebagai pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima atau pengguna layanan.

"Saya berharap bahwa paradigma pelayanan publik di Indonesia, khususnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan harus berprinsip pada kepuasan pengguna layanan (customer driven government). Dengan prinsip ini pelayanan publik harus berorientasi kepada pelanggan," tandas Sharief pada, 25 Juni 2013.

Di era demokratisasi, pengelolaan negara harus lebih mengedepankan manajemen modern, sehingga dari awal proses perencanaan, implementasi sampai monitoring dan evaluasi selalu terukur dan memiliki indikator kinerja yang jelas. Bahkan  dalam beberapa kesempatan SBY juga menyampaikan agar lembaga-lembaga pemerintahan memperbaiki manajemennya, sehingga bisa lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta yang pasti berorientasi kepada masyarakat. "Kepada seluruh Pejabat dan staf lingkup KKP, khususnya pegawai di garda depan pelayanan, dan langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan, agar menjadikan semangat Hari Pelayanan Publik Internasional sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas  melayani masyarakat dan dengan penuh pengabdian kepada bangsa dan negara," ungkapnya.

Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional ini melibatkan seluruh unit kerja baik di tingkat Pusat maupun Unit Pelaksanan Teknis  di daerah dengan pelaksanaan Pekan Pelayanan Publik bidang Kelautan dan Perikanan. "Public service day sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 57/277 dapat dijadikan momentum untuk mereview kembali pelaksanaan pelayanan publik di KKP. Oleh karena itu saya sangat mendukung dilaksanakannya Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional di Lingkungan KKP 2013 ini," tambah Sharif. (Efrimal Bahri/YSH)

Efrimal Bahri adalah pewarta berita

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke citizen6@liputan6.com