Menteri Kelautan dan Perikanan Safari Ramadan di Banyuwangi

Citizen6, Banyuwangi: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan melalui  Industrialisasi Perikanan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk serta meningkatkan daya saing berbasis pengetahuan. Sasaran utama industrialisasi perikanan untuk peningkatan pendapatan kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan. Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutardjo, dalam kegiatan Safari Ramadan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jum’at (26/07/2013).

Menurut Sharif, Menteri menjadi fokus perhatian KKP. Kebijakan ini merupakan kebijakan strategis dalam menggerakkan seluruh potensi perikanan, melalui pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap sebagai industri hulu dan pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan sebagai industri hilir. Kebijakan industrialisasi perikanan dilakukan melalui pengembangan komoditi unggulan untuk meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan 4 pilar pembangunan nasional, yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment,” jelasnya.

Sharif menegaskan, dalam pelaksanaan industrialisasi perikanan, KKP berharap dukungan berbagai instansi terkait. Di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pemerintah Daerah (Pemda), Perbankan, dan Perguruan Tinggi serta instansi terkait lainnya. Seperti dukungan stakeholders termasuk Shrimp Club Indonesia (SCI) dalam pengembangan dan peningkatan ekspor udang nasional.

“Sebagai realisasi kerjasama tersebut, di antaranya pada perjalanan Safari Ramadan 1434 H/2013 kita telah melaksanakan  panen udang di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Target Industrialisasi Udang sampai dengan tahun 2014 adalah optimalisasi luas areal tambak lebih dari 20 ribu Ha, dengan target produksi lebih dari 200 ribu ton,” katanya.

Ditambahkan, industrialisasi perikanan yang dicanangkan KKP mengacu pada prinsip blue economy. Konsep ini memiliki potensi dalam paradigma pembangunan baru dengan menerapkan model pengembangan bisnis yang mensinergikan antara pertumbuhan, pembangunan dan lingkungan. Prinsip blue economy dinilai tepat dalam membantu dunia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, ekosistem laut yang kian rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat pemanasan global (global warming).

“Prinsip blue economy perlu ditindaklanjuti melalui beberapa pendekatan.  Di antaranya, mensinergikan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir dengan ketahanan pangan. Strategi pembangunan ekonomi dan sosial, serta mendorong transisi ekonomi, pasar, industri dan masyarakat. Semuanya menuju pola yang lebih berkelanjutan terhadap penggunaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari waktu ke waktu,” jelasnya. (Efrimal Bahri/Bnu)

Efrimal Bahri adalah pewarta warga.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas, Ramadan atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media, kuliner dan lainnya ke citizen6@liputan6.com.