Kepentingan Asing di Papua

Citizen6, Jakarta: Asia Pasifik yang membentang dari benua India ke pantai barat AS telah menjadi pendorong utama politik global AS. Kini dengan visi “America's Pacific Century” Obama kembali mengundi peruntungan Paman Sam di wilayah pasifik dengan menempatkan 2.500 personel marinirnya di Fort Robertson, Darwin. Bahkan dalam pidatonya di parlemen Australia 17 November 2011 lalu, Obama kembali meyakinkan bahwa AS sangat serius di pasifik. “Biarlah ada keraguan di Asia Pasifik di abad 21, kini AS disini untuk semua. Keputusan yang disengaja dan strategis: ‘AS di sini untuk tinggal,” ungkap Obama. (Obama tells Asia US 'here to stay' as a Pacific power - theguardian)

Amerika berupaya memanfaatkan pertumbuhan Asia yang merupakan pusat kepentingan ekonomi strategis dan prioritas utama bagi Obama untuk mengembalikan stabilitas ekonomi Amerika. Pasar terbuka di Asia memberikan Amerika peluang investasi, akses perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi sekarang Amerika sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ekonomi Amerika kini sangat tergantung pada ekspor dan kemampuan perusahaan-perusahaan Amerika untuk memasuki basis konsumen yang luas dan berkembang di Asia. Oleh karena itu Asia Pasifik menjadi wilayah strategis, yang patut dijaga keamanan untuk kepentingan Amerika, baik melalui membela kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, melawan upaya proliferasi Korea Utara, maupun memastikan transparansi Cina dalam kegiatan militer sebagai pemain kunci di kawasan itu. Dalam konsep AS, dikenal dengan “US Rebalancing in Pasific Asia”.

Aliansi dengan Jepang misalnya, menjadi landasan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. Amerika dan Jepang telah sepakat dengan kesepakatan baru, termasuk sumbangan dari pemerintah Jepang lebih dari $ 5 miliar, untuk memastikan kehadiran abadi pasukan Amerika di Jepang. Demikian pula, aliansi Amerika dengan Korea Selatan telah menjadi lebih kuat, lebih terintegrasi, dan terus mengembangkan kemampuan gabungan untuk mencegah dan merespon provokasi Korea Utara. Di Asia Tenggara, Amerika sedang memperbaharui dan memperkuat aliansi dengan Filipina untuk memastikan keberhasilan pelatihan pasukan kontra terorisme, melalui Pasukan Operasi Khusus Gabungan di Mindanao. Di Thailand Amerika juga bekerja untuk mendirikan sebuah pusat bantuan kemanusiaan dan bencana di kawasan. Beberapa kesepakatan aliansi dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Filipina, dan Thailand inilah yang kemudian menjadi titik tumpu awal menguasai Asia-Pasifik.

Doktrin pertahanan Amerika adalah pertahanan global, mencegat dan memusnahkan musuh sejauh mungkin sebelum menyentuh tanah airnya. Amerika tidak hanya menggunakan hard power sebagai deterrence dengan menggelar pasukan diseluruh pangkalan militernya. Akan tetapi bergerak diruang-ruang diplomatik dengan sepenuhnya terlibat dalam institusi multilateral di kawasan itu, seperti lobi di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang dilakukan untuk membuka jalan Amerika dalam upaya untuk mengatasi sengketa di Laut Cina Selatan. Mengingat setengah pedagang dunia mengalir melalui jalur tersebut dan lebih dari 80 persen ekspor dan impor Amerika diangkut melalui kawasan ini. Itu sebabnya, Amerika Serikat menjaga kawasan ini dengan mengoperasikan Armada VII Amerika Serikat yang bermarkas di Yokohama, Jepang, dan rentang garis operasinya dari Diego Garcia (Lautan Hindia) hingga Guam (Lautan Pasifik).

Pasifik dan Kemerdekaan Papua

 Kebijakan Amerika di Asia Pasifik membawa konskwensi tersendiri terhadap situasi di kawasan, apakah justru menjadikan kawasan semakin damai atau justru memperkeruh dan memicu ketegangan. Lalu bagaimana sikap Indonesia terhadap Darwin yang berhadapan langsung dengan Papua yang sarat kepentingan Amerika dan Australia, walaupun Amerika beralasan bahwa Marinir dan Angkatan Udara Amerika itu dimaksudkan menjadi gugus tugas reaksi cepat operasi non-militer jika terjadi bencana alam di Australia dan kawasan sekitarnya. Namun tetap saja hal tersebut wajib menjadi perhatian Indonesia. Memang sulit jika menilai alasan Amerika dari sudut pandang ataupun paradigma “Thousand friends- zero enemy” yang dianut politik luar negeri Indonesia, yang lebih memanfaatkan pencitraan, lebih halus, ramah dan bersahabat.

Kekhawatiran sebenarnya menjadi sangat relevan dengan hadirnya PT Freeport Indonesia (PTFI). Ada adagium dalam percaturan politik dunia, di mana ada kepentingan ekonomi, maka di sana akan ada kehadiran militer. Papua yang selalu menjadi perhatian khusus dari dunia internasional, bisa menjadi titik pangkal bagi kepentingan di kawasan untuk melakukan intervensi atas nama kemanusian. Entah momentum apa yang akan menjadi pemicunya. Paling tidak ada dua momen yang bisa menjadi tolak ukur stabilitas di Papua. Pertama, pergerakan organisasi sparatisme yang menginginkan Papua merdeka. Kedua adalah upaya-upaya dan manuver diplomasi dari negara-negara disekitar kawasan. Semua hal ini mudah sekali dipicu, apalagi kontrol atas stabilitas keamanan di Papua harus juga memenuhi prosedural politik di parlemen, sebagai wujud Indonesia sebagai negara demokrasi.

Dua momentum tersebut sebenarnya sudah terjadi pada pertemuan Melanesia Spearhead Group (MSG) Leaders Summit Ke - 19 dan upaya menggalang solideritas masyarakat sipil internasional dengan melakukan pelayaran kapal “Freedom Flotilla” dari Australia menuju Papua Barat. Kedua Manuver tersebut dilakukan dengan dalih berupaya menyatukan budaya dan sejarah ras Melanesia di Asia Pasifik serta melakukan kerjasama demi mendukung kemerdekaan berekspresi bangsa Melanesia. Kedatangan kapal Freedom Flotilla jika benar untuk  misi damai dan kunjungan sosial budaya harus direspon dengan baik.  Persoalannya jika para aktivis Freedom Flotilla memiliki agenda lain dalam perspektif separatisme yang dibumbui isu pelanggaran HAM dan kekerasan dalam rangka mendorong kemerdekaan Papua, seharusnya  mereka paham bahwa Papua telah mengalami perkembangan yang pesat dan jauh berbeda dengan apa yang mereka isukan.  Secara de jure, Papua merupakan wilayah integral Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada hasil act of self determination (penentuan pendapat rakyat/Pepera) tahun 1969 yang menyatakan bahwa masyarakat Papua bergabung dengan NKRI, dan diratifikasinya Resolusi PPB No. 2504 yang ditetapkan Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969 tentang pengakuan terhadap hasil Pepera.

Pertemuan ke-19 pemimpin negara-negara Melanesia di Noumea, Kaledonia Baru, 20-21 Juni 2013 ini bahkan telah menerima proposal aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Namun status keanggotaan yang diminta oleh WPNCL melalui proposal aplikasinya akan ditentukan pada enam bulan kedepan. Dalam prosesnya MSG akan mengirim misi menteri luar negeri/foreign Ministerial Mission (FMM) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia. Misi menteri luar negeri ini akan menyajikan laporannya kepada para pemimpin MSG pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.

FMM yang dipimpin Fiji ini perlu mendapatperhatian, karena menurut akademisi Fiji Brij Lal dari Australian National University's School of Culture, History and Language mengatakan bahwa Fiji ingin bermain di panggung besar, terlibat dengan kekuatan utama Asia. Upaya berbagai manuver tersebut pada akhirnya membuat aplikasi WPNCL diterima dalam forum MSG Summit. Oleh karena itu MSG menjadi sangat signifikan dalam konteks Papua Barat. Selain itu upaya masyarakat sipil internasional untuk semakin menginternasionalisasi kemerdekaan Papua juga semakin gencar dan semakin terkoneksi dengan langkah-langkah diplomatiknya. Pertanyaannya, mampukah paradigma Thousand friends- zero enemy” yang dianut politik luar negeri Indonesia menjaga kedaulatan wilayah NKRI, jika hal tersebut dikaitkan  dengan fakta adanya  berbagai manuver dan provokasi asing terkait isu Papua.

Rakyat Papua sebagaimana rakyat Indonesia lainnya adalah saudara satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa yaitu Indonesia. Papua merupakan bagian dari NKRI, sehingga harus dipertahankan, tidak ada kompromi bagi pihak-pihak yang mencoba untuk mengusik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan mendorong Papua untuk merdeka atau berpisah dari Indonesia. Pemerintah Indonesia selama ini dengan tegas dan komitmen terus merealisasikan berbagai program untuk kesejahteraan rakyat Papua, demi cita-cita Papua yang sejahtera, tentram dan damai, namun hal tersebut perlu didukung oleh masyarakat pada umumnya terutama masyarakat Papua itu sendiri. Papua bagian dari NKRI sudah menjadi harga mati bagi bangsa Indonesia, jika ada pihak yang terus mempolitisir dan mendramatisir isu Papua, sesungguhnya siapakah mereka sebenarnya ? Mengapa mereka berteriak-teriak di luar negeri ? Siapa sesungguhnya yang menikmati kekayaan Papua ?

“Teruslah bertanya supaya negara tetap terjaga”, demikian pernyataan Mouirie Travali yang hakikatnya meminta setiap elemen bangsa untuk tidak membisukan diri saat menyaksikan ada segolongan pilar negara sedang kehilangan komitmen terhadap tugas dan kewajiban negara. (Masdarsada/kw)

Masdarsada adalah Alumni Pascasarjana KSI UI dan Pemerhati masalah Sosial Keamanan

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke citizen6@liputan6.com