`Lobi Toilet` dan Seleksi Calon Hakim Agung

Aparat penegak  hukum ataupun mereka yang berkecimpung dalam pembuatan hukum seperti anggota DPR sebenarnya memiliki tugas yang mulia untuk menjaga negara ini agar “tidak kebobolan” dari intervensi ataupun pengaruh asing. Menurut tokoh senior dan panutan kalangan intelijen, Washington Platt ataupun Robert Jervis menyatakan setidaknya ada beberapa pintu masuknya intervensi asing ke sebuah negara, salah satu pintu tersebut adalah “law atau hukum”.

Menjadi hakim agung di Indonesia juga menjadi tumpuan harapan kepada masyarakat agar mereka dapat bertindak tegas dan menjadi semacam “Judge Bao” dalam sejarah penegakkan hukum di tanah Mandarin yang mampu membela penegakkan hukum yang adil dan tidak memihak kepada siapapun, karena wajah buram hukum di Indonesia selain ditandai dengan adanya ketidakpastian hukum, juga banyaknya hakim-hakim nakal yang ditangkap KPK ataupun mereka yang belum ditangkap termasuk hukum yang mendapatkan sinisme di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.

Sinisme masyarakat ini ada klausul atau kebenaran ilmiahnya, karena berdasarkan hasil temuan pakar hukum terkenal Tellyrand yang pernah menyatakan, hukum itu bagaikan bayonet yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali menduduki bayonet itu diatasnya.

Berdasarkan analisa wacana terhadap teks media terkait masalah “lobi di toilet dan seleksi calon hakim agung” maka banyak kalangan masyarakat yang memahami fenomena ini secara hegemoni artinya berita yang ditampilkan media massa dapat diterima kebenarannya oleh masyarakat atau dengan kata lain ada kesamaan opini antara media dengan masyarakat menyikapi sebuah kasus.

Menurut Stuart Hall, ada tiga cara orang dalam memahami atau menerjemahkan teks pemberitaan sebuah media yaitu pertama, secara hegemoni dimana berita yang disebarkan media massa diterima begitu saja oleh masyarakat, karena sudah sesuai dengan ideologi mayoritas masyarakat dan ideologi wartawan pembuat berita tersebut. Kedua, secara negosiasi artinya berita yang dibuat wartawan atau media dapat “dinegosiasikan” dengan opini, persepsi dan ideologi yang ada di masyarakat, sehingga berita tersebut dapat diterima atau tidak oleh masyarakat atau dengan kata lain dapat “dinegosiasikan”. Ketiga, secara kritis atau oposisi, yaitu berita yang disodorkan kalangan media massa ditolak ataupun mendapatkan sikap oposisi dari masyarakat.

Dalam kasus “lobi toilet” tampaknya, masyarakat sepakat dengan pemberitaan media massa bahwa fenomena tersebut adalah fenomena yang memalukan dan harus diusut tuntas oleh KPK ataupun BK DPR-RI, karena mereka yang mengikuti fit and proper test adalah 12 calon hakim agung yang sudah diseleksi secara ketat sebelumnya dari 23 calon hakim agung. Jika benar “lobi toilet” itu benar, maka jabatan dipandang oleh sebagian kecil (atau mungkin sebagian besar) masyarakat Indonesia bukan lagi sebagai amanah, melainkan kesempatan untuk kaya, korupsi dan kawin lagi. (Otjih Sewandarijatun/kw)

*Otjih Sewandarijatun adalah alumnus Udayana, Bali. Pengamat masalah strategis Indonesia dan peneliti di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi. Tinggal di Cilangkap, Jakarta Timur.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.