Kebijakan Luar Negeri RI di Suriah

Citizen6, Jakarta: Konflik Suriah yang  berkecamuk saat ini hakekatnya bukan sekadar soal upaya dari kaum pemberontak untuk memaksa Presien Bashar Assad mundur dari tampuk kekuasaan, melainikan merupakan proxy war alias perang perpanjangan tangan antara tiga negara adidaya. Barat dalam hal ini AS dan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara(NATO), sedang di kubu Timur adalah Rusia, Cina, dan Iran.  Meskipun sebenarnya tidak bisa hitam putih begitu, namun pada garis besarnya peta konflik di Suriah harus dibaca seperti itu oleh para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI baik di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan maupun Badan Intelijen Negara(BIN).

Suriah menjadi sasaran perebutan pengaruh antar ketiga negara adidaya tersebut karena secara geopolitik punya nilai strategis. Bukan karena kandungan minyak dan gas buminya yang melimpah ruah, melainkan karena nilai strategis geopolitik Suriah sebagai pipa penyalur (Pipeline). Posisi geografisnya sebagai geopolitic of pipeline telah menempatkan Suriah sebagai pipa penyalur minyak (pipanisasi) minyak dan gas di Suriah, secara lintas negara dan bahkan lintas benua.

Suriah menjadi ajang perebutan hidup dan mati antar tiga negara adidaya tersebut di atas, disebabkan karena letaknya sebagai “Titik Simpul” Jalur Sutra yang membentang antara Shinjiang di Timur Tengah, hingga ke benua Eropa.

Jalur Sutera itu sendiri ialah rute yang melegenda sejak dahulu kala, karena merupakan lintasan ekonomi dan jalur militer di dunia. Itulah jalur  strategis dan vital bagi kaum kapitalis global. Sehingga mengendalikan Jalur Sutera (Silk Road), maka saja dengan menguasai dunia. Sebab ia adalah jalur yang membedah antara Dunia Timur dan Barat. Inilah geopolitic leverage yang dimiliki oleh Suriah. Sehingga menjadi incaran negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia dan Cina.

Rencana strategis Washington untuk mencaplok Suriah bukan sekadar isapan jempol belaka. Menurut Road Map yang disusun oleh Pentagon yang bertajuk “Penaklukkan Dunia”, penaklukkan kawasan Jalur Sutra sudah dirancang Washington dengan dimulai dari Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, dan Sudan.  Sedangkan menurut dokumen Sentral Komando 1995 yang sudah dideklasifikasikan AS kepada publik, target pertama memang Irak. Tampaknya “target pertama” telah berhasil dikerjakan oleh Presiden George W. Bush  pada 2003.

Membaca Peta Konflik yang Sesungguhnya di Suriah

Sehubungan dengan pokok masalah yang terjadi di Suriah, maka konflik yang berkembang antara pasukan militer Pemerintahan Presiden Assad dan milisi-milisi sipil bersenjata, hakekatnya  bukan perlawanan kelompok oposisi terhadap Pemerintahan Assad. Melainkan aksi terror berkedok perlawanan bersenjata yang dilancarkan oleh kelompok pemberontak terdiri milisi-milisi sipil bersenjata yang didukung sepenuhnya dari belakang oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis.

Peran aktif dan agresif dari Cina dan Rusia dalam menentang hegemoni global AS di Suriah, harus dibaca oleh para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri RI sebagai faktor penting sehingga Amerika sampai sejauh ini masih menahan diri untuk bertindak terlalu jauh sebagaimana dilakukan negara Paman Sam tersebut dalam peran aktifnya memotori penggulingan kekuasaan Presiden Libya Moammar Khadafi beberapa waktu yang lalu.

Dengan demikian, para pemangku kepentingan Kebijakan luar Negeri RI harus membaca peta konflik yang sesungguhnya di Suriah sebelum menentukan sikap. Sehingga tidak begitu saja dipandang terlalu memberi angin atau mendukung kubu Amerika dan  blok barat dalam pertikaian politik yang terjadi di Suriah.

Maka dari itu, Bagi kita di Indonesia, adanya dukungan aktif dari Cina dan Rusia, maupun dukungan terbuka dari negara-negara sedang berkembang yang tergabung dalam Gerakan Non Blok seperti Iran dan Venezuela, sudah seharusnya menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memberikan dukungan yang meluas dari seluruh elemen strategis di Indonesia baik di pemerintahan, DPR maupun organisasi-organisasi sosial-kemasyarakatan dan keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah.

Rekomendasi

Menyikapi kondisi obyektif di Suriah sekarang, Indonesia tidak bisa netral dan acuh tak acuh. Harus ada sebuah tindakan nyata dan bersifat ofensif baik dari jajaran kementerian luar negeri, maupun elemen-elemen masyrakat, terutama dua organisasi Islam terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah, untuk menyatukan sikap menentang campur tangan AS dalam urusan dalam negeri Suriah.

Indonesia yang dikenal sejarah sebagai negara perintis dan pelopor Konferensi Asia-Afrika pada 1955 di Bandung untuk memerdekakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika dari belenggu penjajahan negara-negara barat, maupun terbentuknya Gerakan Negara-Negara Non-Blok sebagai kekuatan alternatif di luar dua kutub perang dingin antara Amerika versus Rusia-Cina, sudah saatnya tampil memainkan peran sebagai PEACE MAKER dengan menyerap inspirasi sebagai Pelopor Konferensi AA Bandung 1955 dan KTT Non Blok 1961. Dalam rangka membantu Suriah yang sedang berjuang melawan Amerika dan Blok Barat yang sedang berupaya merebut dan melanggar kedaulatan nasional Suriah dengan berkedok membantu penggulingan rejim Bashar al Assad yang mereka klaim sebagai rejim otoriter.

Rekomendasi Khusus Untuk Kementerian Luar Negeri RI

Ada rekomendasi khusus yang perlu dilakukan Kemenlu RI terkait konflik Suriah yaitu : pertama, perumusan kebijakan luar negeri seharusnya mempertimbangkan kehendak mayoritas masyarakat Indonesia.

Kedua, perumusan kebijakan luar negeri harus dilakukan melalui pemetaan yang tepat terkait kepentingan, isu, maupun aktor di kawasan, agar Indonesia tidak hanya mengikuti arus.

Ketiga, Pemerintah seharusnya membentuk opini publik terkait Timur Tengah, bukan organisasi-organisasi radikal. Lagi-lagi, ini demi kepentingan nasional. Selama ini, yang sangat masif membentuk opini publik terkait Timteng di masjid-masjid, di kampus-kampus, dan jejaring sosial adalah organisasi-organisasi Islam transnasional, sebut saja Hizbut Tahrir (HT) dan para simpatisan Ikhwanul Muslimin (IM).
Keempat, Kemenlu perlu ‘menjangkau publik di dalam negeri melalui perguruan tinggi, lembaga riset, dan media sosial agar memiliki pemahaman yang seimbang atas perkembangan di Timur Tengah.

Kelima, publik perlu mengetahui bagaimana sebenarnya pemetaan konflik versi pemerintah dan perlu penjelasan, apa benar kebijakan LN yang diambil pemerintah terkait Timteng adalah demi kebaikan mayoritas rakyat? Intinya, komunikasi Kemenlu dengan publik perlu lebih intensif, agar publik menerima narasi yang berimbang, tidak melulu dicekoki narasi dari kelompok-kelompok radikal.
Sebagai Early Warning Signal, dampak buruk yang akan menimpa Indonesia jika mendukung prakarsa Amerika melakukan intervensi ke Suriah adalah sebagai berikut:

- Pertama, akan menurunkan otoritas, kredibilitas dan reputasi Indonesia sebagai PEACE MAKER.
- Kedua, memburuknya hubungan Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam BRIC (Brazilia, Russia, India, dan Cina). Khususnya dengan mitra ekonomi terbesar yaitu Cina dan Rusia yang kebetulan akan menjadi Ketua G-20 yang akan diselenggarakan di Rusia pada pertengahan 2013 ini.

Ketiga, hal ini akan berakibat Indonesia akan sepenuhnya masuk dalam orbit pengaruh global Amerika dan NATO, sehingga bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dan bertentangan dengan alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. (Masdarsada/kw)

*) Masdarsada adalah alumnus pasca sarjana KSI, Universitas Indonesia

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.