Sukses

Kisruh Anggaran Amerika, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

Setidaknya, ada 10 negara bagian AS yang menghadapi dampai paling parah akibat penghentian operasional instansi pemerintah

Citizen6, Jakarta - Memasuki dua minggu kebuntuan pembahasan anggaran yang telah menyebabkan penghentian sejumlah instansi pemerintah dan fasilitas publik (government shutdown), belum ada kesepakatan berarti antara pemerintah dan Kongres AS yang didominasi Partai Republik. Menurut hasil penelitian lembaga keuangan Wallethub and CardHub, penghentian tersebut berdampak pada anggaran negara AS, tidak ada pendapatan dari pajak dan retribusi harian serta usaha kecil terancam bangkrut.  

Setidaknya, ada 10 negara bagian AS yang menghadapi dampak paling parah akibat penghentian operasional instansi pemerintah dan fasilitas publik yaitu Virginia, Alaska, Alabama, Distrik Colombia, Maine, Maryland, New Mexico, Colorado, Idaho dan Hawaii.

Persoalan untuk mengatasi kisruh anggaran Amerika Serikat dan upaya mengakhiri government shutdown sangat ditunggu berbagai kalangan di dunia karena mendekatnya dateline permasalahan ini yaitu 17 Oktober 2013. Jika Republik dan Demokrat tidak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka AS akan mengalami gagal bayar terhadap utang yang jatuh tempo antara 22 dan 31 Oktober 2013. Kondisi itu dapat menimbulkan dampak fiskal, moneter dan perdagangan dunia internasional serta ancaman katastropik perekonomian global, termasuk kepada Indonesia.

Seperti diketahui ada beberapa negara di kawasan Asia yang memegang obligasi Pemerintah AS dalam jumlah besar per Juli 2013 yaitu Cina (1,27 triliun US $), Jepang (1,135 triliun US $),  Taiwan (185,8 Miliar US $),  Singapura (81,5 Miliar US $),  India (59,1 Miliar US $), Korea Selatan (51,4 Miliar US $),  Thailand (43,5 Miliar US $),  dan Malaysia (15,9 Miliar US $). Negara-negara ini yang memegang surat utang pemerintah AS terancam akan rugi, karena  negara-negara tersebut tidak mendapatkan pembayaran  dari AS alias surat utang yang dipegang menjadi default (gagal bayar). Atas kemungkinan terjadinya kondisi itu, para petinggi institusi keuangan global telah memperingatkan  Pemerintah AS, jika terjadi gagal bayar hal itu akan menjadi musibah katastropik di pasar keuangan dan membuat instabilitas global.

Investor global dibayangi kekhawatiran besar bagi perekonomian global bila AS mengalami gagal bayar. Hal ini mengingat relatif meratanya pemegang surat utang Pemerintah AS. Sedangkan jajak pendapat yang dilakukan Reuters memperlihatkan, hanya 25% responden yang yakin persoalan pagu utang ini terlalu dibesar-besarkan.

Dari berbagai pemberitaan melalui media massa dari Amerika Serikat, sampai 10 Oktober 2013, kubu Republik di Kongres AS masih mengadakan pertemuan terbatas dalam rangka membahas paket pengurangan defisit anggaran dan proposal reformasi perpajakan dalam rangka membuka kembali jalannya pemerintahan dan menghindari dari government default. Ketua Komite Budget Kongres AS dari kubu Republik, Paul D Ryan dari Wisconsin bertemu dengan Senator Mitch Mc Connell dari Kentucky dalam rangka mencari solusi atas krisis keuangan yang terjadi. Menurut mereka, refleksi dari pemotongan anggaran secara otomatis atau yang disebut dengan sequestration akan membantu pemerintah menghadapi anggaran yang ketat, sehingga batas atas utang juga dapat ditekan.

Sementara itu, Presiden AS Barrack Obama menolak proposal yang disampaikan kelompok Republik dalam rangka mengatasi krisis keuangan di AS. Penolakan tersebut disampaikan Obama dengan menunda bertemu dengan 21 orang anggota Kongres AS dari Republik yang dipimpin Jhon A Buehner, dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada para senator mencapai kata sepakat.

Sampai 12 Oktober 2013 setelah pembicaraan pembahasan anggaran atau debt ceiling yang gagal antara Obama dengan Kongres AS, maka upaya untuk mengatasi hal ini tergantung kepada Senat. Banyak kalangan di AS mempunyai pertanyaan besar yaitu “What will Senate Republicans do, what will Senate Democrats do?” Menurut Senator dari Idaho, Raul R Labrador dan Senator dari Illionois, Adam Kinzinger, Republik sekarang mendukung aksi yang akan dilakukan oleh Demokrat dalam menyelesaikan kisruh anggaran AS.

Perkembangan menarik terjadi pada 15 Oktober 2013 setelah Kongres AS dari kubu Republik memberikan respons terhadap proposal yang diajukan Senat dalam mengatasi kisruh anggaran AS, mengakhiri government shutdown dan meningkatkan batas utang pada tahun 2014, walaupun mereka juga mendesak adanya perubahan terhadap undang-undang jaminan kesehatan atau yang dikenal dengan the Affordable Care Act atau Obamacare, antara lain perubahan yang didesak adalah tidak ada subsidi pemerintah kepada para pekerja dan menunda diberlakukannya pajak alat kesehatan (medical device tax) selama dua tahun. Sementara itu, Juru Bicara Kubu Republik, Jhon A Buehner menyatakan “tidak ada keputusan tentang apa yang akan kita lakukan (no decisions what exactly we will do)”. Menurutnya, kubu Republik sudah mencoba untuk menyelesaikan kisruh anggaran AS melalui “bipartisan way” yang dapat menjamin fairness bagi penduduk AS dibawah Obamacare, namun semuanya masih terganjal dengan banyak alasan.

Walaupun dalam pemberitaan media massa per 16 Oktober 2013, bahwa telah terjadi kesepakatan awal mengenai anggaran dan pagu utang oleh kubu Demokrat dan Republik, namun belum jelas bagaimana rincian kesepakatan tersebut. Bahkan, para pendukung garis keras dari kubu Republik, seperti Senator Ted Cruz dari Texas akan menggunakan aturan Senat untuk menunda voting hingga beberapa hari ke depan.

Dampak Terhadap Indonesia


Kisruh anggaran Amerika Serikat yang telah menyebabkan “government shutdown” sebenarnya kurang berdampak terhadap Indonesia, karena tidak ada surat obligasi Amerika Serikat yang dipegang oleh Pemerintah Indonesia.

Kalaupun ada dampak terhadap Indonesia, kemungkinan adalah di sektor keuangan antara lain terjadinya rush dollar yang menyebabkan kebutuhan dollar di dalam negeri yang berkurang. Disamping itu, kisruh anggaran di AS juga akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi ekspor dan perdagangan Indonesia ke AS dan beberapa negara yang terpengaruh dengan kisruh anggaran tersebut akan sedikit terganggu. Meskipun demikian, tampaknya jajaran Menko Perekonomian dan Bank Indonesia juga sudah mempunyai kontijensi plan terkait kemungkinan ancaman ini, bahkan BI seperti pemberitaan di media massa menyakini bahwa Republik dan Demokrat di AS akan dapat menyelesaikan kisruh anggaran tersebut. Bisa jadi, jajak pendapat Reuters ada benarnya yaitu kisruh anggaran ini hanya dibesar-besarkan sebagai upaya AS melakukan “testing the water” terkait hegemoni ekonomi mereka terhadap belahan dunia lainnya, termasuk menanti apa jenis respons yang akan dikeluarkan negara-negara yang memiliki surat obligasi Pemerintah AS, khususnya “rival sejati” mereka, Cina.

Toni Ervianto pemerhati masalah ekonomi dan komunikasi massa. Alumnus Fisip Universitas Jember dan alumnus pasca sarjana Universitas Indonesia adalah pewarta warga.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini