Sukses

Relevansi KTM WTO Terhadap Pembangunan Nasional

Isu yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Orgazation (WTO) di Bali terkait pertanian dan perdagangan.

Citizen6, Jakarta: Beberapa hari ini, wacana publik tengah menyoroti tentang di gelarnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Orgazation (WTO) pada 3-6 Desember 2013 di Bali. Pertemuan tersebut rencananya akan membahas isu sentral terkait pertanian, perdagangan, dan pembangunan. Di samping itu, pertemuan digelar dikarenakan buntunya perundingan perdagangan dunia sejak digulirkannya Putaran Doha pada 2001.

Sampai kini banyak pendapat umum yang mengatakan Doha Development Agenda (DDA) tidak mengalami kemajuan yang berarti, terutama dalam menjembatani perbedaan kepentingan negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Jelang pelaksanaan, banyak bermunculan aksi-aksi penolakan terhadap penyelenggaraan konferensi WTO tersebut. Beberapa elemen masyarakat menilai, keberadaan WTO hanya merugikan perekonomian dalam negeri. Banyak kalangan yang menganggap krisis yang terjadi selama ini, tidak terlepas aturan yang diberlakukan oleh WTO dan hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Seperti pembatasan ekspor dan penambahan kuota impor dalam aspek pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

Namun demikian, terlalu dini jika menyimpulkan dampak negatif atas pelaksanaan KTM di Bali mendatang. Melihat keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah pelaksanaan forum Internasional tersebut, maka tentu ada peluang bagi  Indonesia untuk membenahi dan mengejar ketertinggalan di bidang perekonomian dan pertanian. Sebagai tuan rumah, Indonesia berkesempatan lebih besar membawakan pemikiran terkait hal tersebut di WTO. Forum ini diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan-kepentingan Indonesia seperti perlindungan terhadap petani dan pembangunan pedesaan, kelancaran arus barang, dan perdagangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan, termasuk wilayah perbatasan dan desa-desa tertinggal.

Sebagai lembaga yang berperan mengatur harga pasar dan regulasi perdagangan negara-negara anggotanya, forum ini diharapkan adil dalam menyikapi kebijakan pertanian di negera-negara berpenduduk besar. India dan Indonesia merupakan dua negara yang masuk dalam lima negara berpenduduk terbanyak di dunia.

Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri India Manmohan Singh, hubungan kerjasama dalam bidang ketahanan pangan mestilah diperluas.

Kemudian, melalui KTM WTO, pemerintah mesti mengoptimalisasikan peran Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia tersebut. Dengan begitu diharapkan dapat menjadi pemicu membaiknya sektor industri dan perdagangan dalam negeri. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia diharapkan dapat berfikir obyektif menanggapi persoalan ini, sebagai tuan rumah yang baik dan sebagai bentuk pemberian kepercayaan, tentu kita berharap supaya tidak mengecewakan seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Negara Indonesia untuk menjadi tuan rumah bagi 153 negara anggota WTO ini. Di sisi lain tentu saja ada peluang-peluang yang dapat diambil oleh pemerintah dalam forum tersebut. (Masdarsada/mar)

Masdarsada, Peneliti Pada Forum Dialog Pertahanan Sipil yang juga pewarta warga.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini