Noriyu: Reaksi Cepat Presiden Tangani BPJS Bukan Cari Muka

Citizen6, Jakarta: Salah satu program pembangunan pemerintah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  terus menjadi perhatian utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Seiring berjalannya program tersebut, pemerintah menuai banyak masukan positif dari berbagai kalangan. Hal tersebut direspon secara cepat oleh Presiden dalam pembahasan penting di Rapat Terbatas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II) bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), hari ini, Rabu (8/1/2014), pukul 10.00 WIB di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf menilai reaksi cepat pemerintah merupakan bukti memang program ini menjadi perhatian khusus pemerintah. Adanya rapat terbatas kabinet itupun sekaligus membuktikan program BPJS bukanlah rencana main-main yang alakadarnya.

"BPJS ini program besar yang akan berkembang secara masiv.  Tidak heran jika Presiden harus memberi perhatian lebih dalam untuk masalah ini.  Bayangkan saja, dalam BPJS ini ada harapan rakyat miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan ringan," ujar Noriyu di Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Hari ini, pemerintah mengevaluasi tentang insentif yang diterima para tenaga medis yang terlibat dalam BPJS.  Bagi Noriyu, justru dengan terkuaknya kekurangan-kekurangan itu akan menjadi evaluasi untuk kemudian ditindak-lanjuti secara berkesinambungan.  

"Intinya, begitu ada yang tidak pas dalam implementasi BPJS, ya harus segera direspon seperti sekarang ini contohnya," imbuhnya.

Pada tahap awal, jaminan pelayanan kesehatan akan dinikmati 86,4 juta jiwa kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk rakyat miskin, 11 juta jiwa peserta jaminan kesehatan daerah (jamkesda), 16 juta peserta ASKES, 7 juta peserta jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan 1,2 juta peserta dari unsur TNI/Polri. Diharapkan pada tahap kedua, paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, dokter muda ini mengungkapkan agar pihak lain melihat dan mengkaji permasalahan BPJS secara luas.  

"Ini program untuk rakyat, yang menjalankan toh memang harus pemerintah. Jadi, alangkah naifnya jika ini dipolitisasi," kata politisi dapil Jakarta II itu.

Noriyu berharap kepada masyarakat untuk tidak terjebak pada perspektif sempit terhadap BPJS. "Berfokuslah pada porgram ini secara arif dengan pandanan terbuka bahwa porgram ini untuk rakyat. Toh yang akan menikmati hasilnya pun masyarakat juga," katanya. (mar)

Penulis
Maya
Jakarta

Baca juga:
Banjar Siap Laksanakan Jaminan Kesehatan Nasional
Panglima TNI Terima Kartu BPJS dari Presiden SBY
Buruh Demo Tuntut Jamsostek Jadi BPJS


Disclaimer:

Citizen6 adalah media publik untuk warga. Artikel di Citizen6 merupakan opini pribadi dan tidak boleh menyinggung SARA. Isi artikel menjadi tanggung jawab si penulisnya.

Anda juga bisa mengirimkan link postingan terbaru blog Anda atau artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atauopini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com

Mulai 7 Januari sampai 17 Januari 2014 Citizen6 mengadakan program menulis bertopik dengan tema "Warga Mengadu". Ada hadiah dari Liputan6.com dan Dyslexis Cloth bagi 6 artikel terpilih. Caranya bisa disimak di sini.