PNS yang Golput akan Diberi Sanksi?

Citizen6, Pangkalpinang: Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan haknya dalam memberikan suaranya dalam pemilu mendatang ternyata disebebkan oleh empat hal. Empat hal tersebut diantaranya yang pertama masalah teknis seperti halnya tidak terdaftarnya nama calon pemilih dalam Data Pemilih Tetap (DPT).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muhammad Yusuf saat ditemui dikantornya, Rabu (29/01/2014) pagi. "Saat ini yang paling pokok kenapa orang tidak memilih diantaranya adalah masalah teknis. Misalnya, si pemilih ini tidak terdaftar di DPT sehingga membuat enggan untuk memilih," jelasnya.

Masalah berikutnya seperti alasan ekonomis. Dimana masyarakat berpikir lebih baik bekerja untuk mencari uang dari pada ikut memilih. Karena anggapan masyarakat siap pun yang terpilih tidak ada perubahan baginya dari segi ekonomi. " Kemudian masalah selanjutnya adalah masalah ekonomis yang membuat pikiran masyarakat juga menjadi enggan memilih," Kata Yusuf.

Masalah ketiga yang menjadi penyebab enggannya memilih karena alasan politis atau sikap politis. masyarakat menilai tidak ada calon yang sesuai dengan pilihannya. Sehingga hal semacam ini juga dapat menghalangi atau mengurungkan niat untuk ikut pemilu. Yang terakhir adalah sikap apatis masyarakat. Dinilai masalah inilah yang paling patal. Karena masyarakat benar - benar tidak peduli dengan adanya pemilu dan pemilukada atau perkembangan politik.

Dari ke empat masalah tersebut yang menjadi bahan evaluasi bagi KPU Kota Pangkalpinang diantaranya masalah teknis. Karena teknis memang urusan KPU dimana menentapkan para peserta pemilu. Selain itu,  KPU sendiri melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Diakuinya, sosialisasi belum menyentuh semua lapisan masyarakat, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang akan menyusun rencana teknis bagaimana melakukan sosialisasi yang lebih baik. Pihaknya berharap andil Pemerintah Daerah masing-masing Kabupaten/Kota untuk turut mensosialisasikan sedini mungkin terkait hal tersebut.

Secara pribadi ia setuju atas wacana diberlakukannya sanksi bagi PNS yang tidak menggunakan hak pilihnya. “Mereka (PNS) seharusnya menggunakan hak pilihnya, karena siappun yang terpilih akan memimpin mereka. Dan mereka tentu yang akan menjalankan setiap kebijakan dan keputusan pimpinan. Ada tanggung jawab dan kewajiban mereka di sana untuk memilih,” tambahnya.

Ditambahkannya, pemerintah pusat harus memikirkan peraturan terkait larangan golput, tidak hanya bagi PNS tetapi juga yang lainnya. “Contoh negara Australia proses demokrasi berjalan baik dengan dijalankannya sanksi hukum jika warganya tidak memilih dalam Pemilu,” ungkapnya. (kw)

Penulis :
Joko Dwi Cahyana
Pangkalpinang, jokodwicahXXX@yahoo.co.id

Baca Juga:
Jadilah Pemilih yang Cerdas
Polda Bangka Belitung `Amankan` Pemilu 2014

Disclaimer:

Citizen6 adalah media publik untuk warga. Artikel di Citizen6 merupakan opini pribadi dan tidak boleh menyinggung SARA. Isi artikel menjadi tanggung jawab si penulisnya.

Anda juga bisa mengirimkan link postingan terbaru blog Anda atau artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas, kesehatan, keuangan, wisata, kuliner, gaya hidup, sosial media, dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.

Mulai 7 Januari sampai 7 Februari 2014 Citizen6 mengadakan program menulis bertopik dengan tema "Warga Mengadu". Ada hadiah dari Liputan6.com dan Dyslexis Cloth bagi 6 artikel terpilih. Caranya bisa disimak di sini.